Pembahasan Hukum di Bidang IT (Cyber-Law)

 

Dampak negatif yang serius karena berkembangnya teknologi informasi terutama teknologi internet harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang mungkin termasuk perangkat perundangan yang bisa mengendalikan kejahatan dibidang teknologi informasi. Sudah saatnya bahwa hukum yang ada harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagai alat bantunya, terutama kejahatan di internet (cybercrime) dengan menerapkan hukum siber (cyberlaw).

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet.Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah "ruang dan waktu". Sementara itu, Internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Hukum siber atau Cyber Law merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berhubungan dengan internet, dunia maya, dan masalah hukumnya masing-masing. Undang-undang dunia maya mencakup wilayah yang cukup luas, mencakup beberapa subtopik termasuk kebebasan berekspresi, akses dan penggunaan Internet, dan privasi online. Secara umum, hukum cyber disebut sebagai Hukum Internet.

Dalam era perkembangan pesat dan kemajuan teknologi dan komunikasi, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk melindungi dari ancaman cybercrime, seperti pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Hukum siber di Indonesia melayani berbagai tujuan dan menjelaskan semua cara orang menggunakan teknologi untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Secara umum, KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bagian utama dari peraturan perundang-undangan tentang cyber law.

Berkenaan dengan ruang lingkup hukum siber di Indonesia, dapat dikategorikan ke dalam bidang hukum tertentu, seperti publik dan swasta. Hukum publik mencakup berbagai perlindungan konsumen, perlindungan data, dan kejahatan dunia maya. Sementara hukum privat mencakup antara lain kekayaan intelektual, e-commerce, kontrak elektronik, dan cybersquatting (kasus terkait nama domain).

Mengapa hukum dunia maya dibutuhkan?


Seperti hukum lainnya, undang-undang dunia maya dibuat untuk membantu melindungi orang dan organisasi di Internet dari orang jahat di Internet dan membantu menjaga ketertiban. Jika seseorang melanggar hukum atau aturan dunia maya, hal itu memungkinkan orang atau organisasi lain untuk mengambil tindakan terhadap orang itu atau meminta mereka dijatuhi hukuman. Perlindungan Pelanggan di Indonesia sendiri mencakup yaitu :
    • Hak Konsumen 

Undang - undang perlindungan konsumen Indonesia menyeimbangkan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang ini (selain yang lain) melindungi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menerima kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian jika barang dan / atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak diterima seperti yang diminta. Demikian pula, pelaku usaha harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur ​​serta memberi kompensasi kepada konsumen jika barang dan / atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen saat ini menghadapi sanksi pidana; hukuman tambahan mungkin termasuk pencabutan izin usaha mereka.

    • Kontrak Elektronik 

Meskipun tidak ada undang-undang cyber yang komprehensif dalam undang-undang perlindungan pelanggan saat ini, ada beberapa aturan khusus yang terkait dengan kontrak elektronik. Menurut definisi, kontrak elektronik adalah kesepakatan yang dibuat melalui sistem elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut, transaksi online diakui sebagai transaksi elektronik melalui perjanjian tertulis yang mengidentifikasinya. Tindakan penerimaan biasanya didahului dengan kontrak elektronik, yang menyatakan syarat dan ketentuan transaksi online. Kontrak elektronik harus berisi informasi berikut: (i) identitas para pihak, (ii) objek dan spesifikasi, (iii) syarat dan ketentuan, (iv) harga dan biaya, (v) prosedur di peristiwa pembatalan oleh para pihak, (vi) ketentuan yang merinci hak-hak pihak yang dirugikan untuk mengembalikan barang dan / atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan (vii) pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik. 

    • Sektor Jasa

Keuangan Penyedia jasa keuangan berhak memastikan bahwa konsumen beritikad baik dan menerima informasi dan / atau dokumen relevan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam hal ini, penyedia jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan sekuritas, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga multifinance, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan baik perjanjian konvensional atau perjanjian syariah. Penyedia jasa keuangan dilarang mengungkapkan data dan / atau informasi nasabah kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis nasabah. Apabila terjadi perselisihan antara penyedia jasa keuangan dan konsumen, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada otoritas jasa keuangan.

     Perlindungan dan Privasi Data 

Dalam hal perlindungan data pribadi, Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang perlindungan data yang komprehensif , tetapi ada beberapa undang-undang sektoral yang mengatur privasi data:

    • Ketenagakerjaan

Tidak ada aturan yang ditetapkan mengenai privasi data karyawan; Namun, dalam praktiknya, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama mengatur privasi data dan kerahasiaan karyawan. Peraturan ini dipersyaratkan berdasarkan prinsip Kebebasan Kontrak dari KUH Perdata.

    • Hak Asasi Manusia

Di bawah Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia, setiap individu memiliki hak privasi. Secara khusus, undang-undang menetapkan bahwa tidak ada korespondensi siapa pun - termasuk komunikasi elektronik - yang dapat mengalami campur tangan sewenang-wenang, kecuali atas instruksi hakim atau otoritas hukum lainnya.

    • Rekam Medis

Menurut Undang-Undang Kesehatan yang berlaku saat ini, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang rekam medisnya, termasuk tindakan, perawatan, dan data yang diterima oleh petugas kesehatan. Selanjutnya, setiap orang berhak atas kerahasiaan informasi kesehatan pribadi yang diberikan atau dikumpulkan oleh penyedia layanan kesehatan.

    • Perlindungan Data Pribadi - Hak untuk Dilupakan

Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang mencakup hak untuk dilupakan, di mana seseorang berhak meminta penghapusan informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan kepada penyedia sistem elektronik. Setiap pemilik dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi jika terjadi kegagalan dalam melindungi kerahasiaan data pribadi.

     Nama Domain

Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan publik berhak memiliki nama domain berdasarkan Prinsip Pelamar Pertama. Prinsip ini dibedakan dari prinsip lain yang mungkin berlaku di bawah Hak Kekayaan Intelektual, yang tidak memerlukan pemeriksaan substantif jika ada dalam pendaftaran merek dagang atau paten. Memegang dan menggunakan nama domain membutuhkan dasar itikad baik, yang melibatkan menegakkan persaingan bisnis yang sehat dan menghormati hak-hak orang lain. Penggunaan nama domain yang tidak sah (misalnya, cybersquatting) dapat menyebabkan pembatalan.

     Pencemaran

Nama Baik Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP Indonesia dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik yang dilakukan di internet diancam hukuman penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

     Transfer Dana Transfer

Dana didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dimulai dengan perintah untuk mengeluarkan transfer dana dari satu pihak ke penerima dengan tanda terima. Perintah transfer dana yang dikeluarkan oleh penyedia asal dapat berupa data elektronik. Dalam hal ini, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Siapa pun yang menyebabkan kerusakan yang melanggar hukum pada sistem transfer dana akan dihukum penjara selama 20 tahun dan denda hingga Rp 20 miliar.

     Penipuan

Identitas Penipuan adalah kesalahan penyajian identitas orang lain yang melanggar hukum melalui manipulasi data pribadinya. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

     Peretasan

Transfer informasi elektronik dan / atau catatan elektronik yang melanggar hukum (seperti melanggar, meretas, masuk tanpa izin, atau menerobos sistem keamanan) diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan / atau denda paling banyak Rp 800 juta.

Apa yang terjadi jika Anda melanggar hukum Cyber?

Ada berbagai bentuk hukuman tergantung pada jenis hukum dunia maya yang Anda langgar, siapa yang Anda langgar, di mana Anda melanggar hukum, dan di mana Anda tinggal. Dalam banyak situasi, melanggar aturan di situs web mengakibatkan akun Anda ditangguhkan atau diblokir dan alamat IP Anda diblokir. Untuk menentukan konsekuensi tindakan Anda untuk pelanggaran ringan, sebaiknya tinjau persyaratan layanan atau aturan perusahaan.

Jika Anda telah melakukan pelanggaran yang lebih serius seperti meretas, menyerang orang atau situs web lain, atau menyebabkan orang lain atau perusahaan tertekan, tindakan tambahan dapat diambil terhadap Anda.

Dasar Hukum Cyber-Law di Indonesia

    UU ITE
Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang mengatakan bahwa “setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan, jika sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Setiap orang yang melanggar tiap-tiap pasal itu bisa dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp1 miliar

    Hukum Kekayaan Intelektual (Hukum KI)
Indonesia memiliki Hukum KI terkait dengan hukum siber termasuk peraturan tentang hak cipta, merek, paten, dan rahasia dagang. Sebagai bagian penting dari hukum dunia maya, Hukum KI mencakup bidang sastra, inovasi, kreativitas, dan bisnis. Hak kekayaan intelektual yang terkait dengan hukum cyber dapat dikategorikan ke dalam hukum sektoral spesifik berikut:
        1. Hak Cipta
Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 16 September 2014, yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya Nomor 19 Tahun 2002. Terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang konten berhak cipta dan hak terkait di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Produksi dan / atau penyimpanan berbasis teknologi informasi dan / atau teknologi tinggi meliputi cakram optik, server, komputasi awan, kode rahasia, kata sandi, kode batang, nomor seri, deskripsi teknologi, dan enkripsi. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan melindungi hak terkait fasilitas berbasis teknologi informasi, undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengawasi pembuatan dan penyebaran konten, untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak (baik di dalam maupun di luar negeri), dan untuk mengawasi setiap perekaman berbasis media.
 
        2. UUMerek
No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan pada tanggal 25 November 2016. UU Merek terdiri dari Merek Dagang dan Merek Jasa. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Merek yang baru meningkatkan sanksi pidana untuk pelanggaran merek dagang dan memberikan hukuman yang lebih besar untuk barang palsu.
 
        3. Paten
Undang-undang Paten No. 13 tahun 2016 mendefinisikan “paten” sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor yang melindungi suatu invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini memungkinkan penemu untuk melaksanakan atau menyetujui penggunaan oleh pihak ketiga. Ada dua jenis perlindungan untuk penemuan teknis berdasarkan undang-undang paten Indonesia, yaitu paten dan paten sederhana (atau model utilitas). Untuk mendapatkan hak eksklusif atas suatu Invensi, Inventor harus mendaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.32 Tindak pidana harus diajukan ke otoritas terkait.
 
        4. Rahasia Dagang
UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. Sebuah rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi dalam bidang teknologi dan / atau bisnis yang tidak diketahui oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang berguna dalam kegiatan bisnis, dan kerahasiaannya dijaga oleh pemiliknya. Seseorang dapat melanggar rahasia dagang dengan sengaja mengungkapkannya atau melanggar kontrak (tertulis atau tidak), atau dengan bertindak dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada 2017, Pemerintah Indonesia membentuk National Cyber ​​and Crypto Agency, sebuah badan yang mengatur pertahanan dunia maya yang terintegrasi. Salah satu tugas agensi adalah memantau semua aktivitas online untuk indikasi serangan, seperti peretasan. Misi jangka panjang agensi adalah membangun dan menerapkan keamanan dunia maya dan manajemen kata sandi yang komprehensif.

Kerangka hukum Indonesia tentang cybercrime dan cybersecurity mencakup berbagai peraturan, tergantung pada insiden dan bidang hukum tertentu. Di antara rangkaian upayanya, salah satu kebijakan cybercrime dan cybersecurity yang terpenting terkait dengan informasi dan transaksi elektronik serta mengatur dunia maya.

Posting Komentar

0 Komentar